Mendengar kata kebenaran akan terlintas dalam pikiran adalah sesuatu yang baik dan disetujui oleh banyak orang, dibela oleh banyak orang dan banyak yang setuju jika yang benar tersebut dijadikan ukuran bersama demi ketentraman hidup di dunia.
 
Dalam prakteknya, kebenaran tidak dapat diukur dengan takaran yang sama antara satu tempat dengan tempat lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, antara satu Negara dengan Negara lainnya. Perbedaan ukuran yang dipakai dalam menakar kebenaran disebabkan oleh pandangan hidup kolektif yang dianggap baik dan benar dalam suatu masyarakat tertentu, tidak sepenuhnya dapat dianggap baik dan benar pada masyarakat lainnya.
 
Tulisan ini secara khusus mempertimbangkan takaran kebenaran hakiki menurut ajaran Hindu dan hendaknya dibedakan dengan pertimbangan kebenaran pada sebuah pengadilan oleh suatu institusi negara. Pertimbangan kebenaran pengadilan sebuah institusi negara sering ikut serta pertimbangan berdasarkan kemanusiaan demi keadilan di bumi ini. Sedangkan takaran kebenaran menurut ajaran agama Hindu sesuai hukum Rta akan mempertimbangkan dunia dan alam sunya (Sekala-Niskala), sebab agama Hindu memandang kehidupan terjadi pada dua tempat yakni kehidupan yang tidak kekal terjadi di dunia ini, dan kehidupan kekal ada di alam sunya yang disebut Moksa atau mukti yaitu bersatunya Atman dengan Brahman.
 
Seperti layaknya suatu pemerintahan sebuah Negara yang berdaulat memiliki hukum yang dipakai sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan roda pemerintahan. Umat Hindu memiliki hukum agama Hindu yang lebih sering disebut dengan hukum Hindu yang disebut “Rta” yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa.